PPID SETDA, Bontang – Jajaran pimpinan Pemerintah Kota Bontang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting untuk mengevaluasi capaian 100 hari kerja serta memvalidasi data kemiskinan dan stunting.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang hadir bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, dan Sekretaris Daerah, Aji Erlynawati, pada Kamis siang (22/5/2025).
Kegiatan yang dihelat di Auditorium Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Moeh. Roem, Bontang Lestari ini, diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang.
Turut hadir dalam rakor tersebut para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Bagian, dan Lurah di lingkungan Pemkot Bontang.
Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula persentase realisasi capaian dari 17 program prioritas dalam 100 hari kerja Pemerintah Kota Bontang.
Terhadap beberapa program yang realisasinya belum mencapai 100%, Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada Kepala OPD terkait untuk segera mengakselerasi dan memaksimalkan pelaksanaannya.
Wakil Wali Kota, Agus Haris, dalam paparannya menjelaskan bahwa sehari sebelumnya, pada Rabu (21/5/2025), telah dilaksanakan rapat khusus membahas progres dan evaluasi pendataan kemiskinan di Kota Bontang, yang dilanjutkan dengan rapat tindak lanjut data kemiskinan dan ketenagakerjaan.
Ia menekankan bahwa landasan utama dalam upaya penanganan kemiskinan adalah percepatan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian proses verifikasi lapangan.
“Terkait penanganan pengangguran,” lanjut Agus Haris, “telah dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Zero Pengangguran Kota Bontang antara Pemkot Bontang dengan perwakilan perusahaan dan pelaku usaha.”
Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja akan disentralisasi melalui satu pintu di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dengan data ketenagakerjaan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatan dan kualifikasi pendidikan.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam arahannya menyoroti skema bantuan permodalan bagi para pencari kerja yang terdata namun belum berhasil diterima bekerja di perusahaan.
“Bantuan permodalan yang akan disalurkan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan salah satu upaya sinergis kita untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Bontang. Tidak semua pencari kerja dapat terserap oleh perusahaan, namun mereka memiliki peluang untuk berwirausaha,” ungkap Wali Kota Neni Moerniaeni.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa program penanganan stunting akan tetap menjadi prioritas dan dilanjutkan secara berkelanjutan setelah periode 100 hari kerja berakhir.
Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam melaksanakan Program 100 Hari Kerja.
Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, turut memberikan arahan dalam rakor tersebut. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk segera melakukan penginputan data program dan kegiatan melalui tautan (link) resmi dari Kementerian Dalam Negeri.
Sekda juga kembali mengimbau OPD yang capaian realisasi programnya masih di bawah target agar segera melakukan langkah-langkah percepatan. ***
