PPID SETDA, Bontang – Mewakili Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Agus Haris, memimpin pertemuan strategis antara Dinas Ketenagakerjaan dengan perusahaan-perusahaan serta para pelaku usaha di Kota Bontang.
Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa (15/4/2025) ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal demi menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Agus Haris menegaskan pentingnya prioritas perekrutan tenaga kerja lokal oleh setiap perusahaan dan pelaku usaha di Bontang.
Pemerintah Kota, katanya, berharap proses rekrutmen dan pengembangan karyawan diutamakan bagi warga lokal demi mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi.
Percepatan penanganan pengangguran menjadi salah satu fokus utama program kerja 100 hari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2030, khususnya dalam mendukung program prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem menuju angka nol.
Salah satu langkah konkret pemerintah yakni pendataan kemiskinan yang tengah berlangsung, di mana data tersebut akan digunakan untuk menyasar warga dalam program bantuan, serta diarahkan pada pemberdayaan melalui pelatihan kerja.
Pelatihan ini akan dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi, guna memastikan kesiapan tenaga kerja secara kompetensi dan mental.
“Seluruh proses rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan harus tetap melalui Dinas Ketenagakerjaan. Ini penting agar penyaluran tenaga kerja lokal menjadi lebih terarah dan tidak ada celah untuk praktik jalur belakang,” tegas Agus Haris.
Untuk mendukung hal itu, Pemkot Bontang akan melakukan klasifikasi terhadap pencari kerja berdasarkan lama menganggur, tingkat pendidikan, hingga keterampilan yang dimiliki. Upaya ini bertujuan agar pencari kerja lokal dapat disesuaikan secara lebih akurat dengan kebutuhan industri.
Namun, di sisi lain, Agus Haris juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi dunia usaha, khususnya terkait ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan atau keterampilan tenaga kerja lokal dengan tuntutan pasar kerja. Tidak sedikit perusahaan akhirnya merekrut tenaga kerja dari luar Bontang karena kualifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara lokal.
Selain aspek kompetensi, tantangan mental pekerja juga menjadi perhatian serius. Banyak perusahaan mengeluhkan rendahnya daya tahan kerja atau komitmen karyawan baru. Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan akan turut membekali tenaga kerja lokal dengan pelatihan life skill dan soft skill agar lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja.
Agus Haris juga mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 70–80 persen pekerja di Bontang merupakan warga lokal. Namun, meningkatnya arus transmigrasi serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian warga turut menyumbang tingginya angka pengangguran.
Sejumlah program prioritas pemerintahan saat ini dinilai bisa menjadi solusi komplementer, seperti program “Tengok Tetangga”, “Jumat Bersih”, layanan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun, sekolah gratis untuk jenjang SD–SMP, hingga beasiswa penuh bagi putra-putri daerah yang melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk di Universitas Terbuka (UT).
Pemerintah Provinsi juga tengah mengembangkan program serupa untuk jenjang SMA. Balai pelatihan kerja milik pemerintah pun dioptimalkan sebagai pusat peningkatan keterampilan bagi usia produktif, dan dikunci dengan proses sertifikasi agar dapat memenuhi standar perusahaan.
Dalam forum tersebut, sebanyak 124 perwakilan perusahaan, pelaku usaha, serta rumah sakit swasta turut hadir dan menyatakan komitmennya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Dinas Ketenagakerjaan.
Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Bontang berharap terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menurunkan kesenjangan ekonomi secara signifikan. ***
