PPID SETDA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan sosial, khususnya kemiskinan ekstrem dan stunting.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Miskin, Miskin Ekstrem, dan Stunting pada Sabtu (12/4/2025) siang, di Auditorium Taman 3 Dimensi, Jalan Awang Long, Kota Bontang.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran strategis Pemkot, antara lain Sekretaris Daerah Aji Erlynawati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Baperida, Dinas PPKB, Dinas Kominfo, dan Dinas Kesehatan, Serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bontang.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pendataan ini merupakan langkah awal sekaligus krusial dalam merancang intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami menargetkan penghimpunan data masyarakat miskin dan stunting ini selesai dalam dua minggu, karena masuk dalam target kerja 100 hari,” ujarnya.
Ia menginstruksikan agar proses pendataan dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga di tingkat RT, dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak. Menurutnya, sejumlah kelurahan telah mulai bergerak berdasarkan data internal, namun masih diperlukan verifikasi lapangan agar hasilnya lebih valid dan komprehensif.
Data yang terkumpul akan dikonsolidasikan menjadi satu basis data kependudukan Kota Bontang yang meliputi aspek kesehatan, sosial, hingga ketenagakerjaan. Dinas Kominfo akan menjadi pintu utama dalam pengelolaan data ini, berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan Posyandu, termasuk usulan penambahan jumlah dan perbaikan sarana prasarana di tiap kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan balita dan bayi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting.
Sekretaris Daerah Aji Erlynawati dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa data stunting yang telah tersedia, berupa nama dan alamat, bisa langsung digunakan untuk pelaksanaan program intervensi.
“Jika 70 persen dari balita stunting mendapatkan asupan makanan bergizi dua kali sehari selama 90 hari, maka penurunan angka stunting di Kota Bontang bisa dicapai secara signifikan,” ucapnya optimistis.
Sementara itu, Asisten I, Dasuki, mengingatkan agar para lurah dan jajarannya tidak sekadar mengumpulkan data administratif, melainkan benar-benar memahami urgensi dan dampak dari pendataan ini.
“Jangan sampai data yang diberikan hanya formalitas. Data ini adalah dasar program pembangunan sosial kita,” tegasnya.
Kepala Bapperida menjelaskan bahwa data milik BPS maupun Baperida hanya berfungsi sebagai pembanding. “Kami bukan produsen data, karena itu kami sangat mendukung upaya pendataan dari lapangan yang dilakukan oleh RT, kelurahan, dan kecamatan untuk menghasilkan satu data yang utuh dan khas Kota Bontang,” terangnya.
Kepala Dinas Sosial pun menyampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos melalui sistem SIKS-NG perlu dikaji lebih lanjut, karena mencakup cakupan kesejahteraan sosial secara umum dan bukan semata-mata kemiskinan.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa data stunting yang mereka miliki bersumber dari sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Bila dibandingkan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kota Bontang diperkirakan berada di bawah angka 27 persen. Pihak Dinas Kesehatan melalui puskesmas dan kader Posyandu telah melakukan assessment langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data berdasarkan by name by address.
Di akhir rapat, Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan bahwa data yang diperoleh nantinya tidak hanya digunakan untuk menangani persoalan kemiskinan dan stunting, tetapi juga untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Bontang. Ia menyampaikan bahwa rapat lanjutan bersama Dinas Ketenagakerjaan dan pihak perusahaan di Bontang akan digelar untuk membahas penyelarasan data tersebut dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal.
“Pendataan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi informasi yang akan menentukan keberhasilan pembangunan sosial kita. Mari kita laksanakan secara objektif, transparan, dan profesional,” pungkas Agus Haris.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk terus mendorong integrasi data, sinergi antarinstansi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti demi kesejahteraan seluruh warganya. ***
