PPID SETDA, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda, Jumat (23/5/2025).
Kali ini, Pemerintah Kota Bontang berhasil mempertahankan capaian meraih Opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LHP tersebut dan berturut-turut sejak 2015 yang lalu.
Turut hadir dalam agenda tersebut yakni Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati, Inspektur Daerah Enik Ruswati, Kepala BPKAD Bontang,Sonny Suwito dan jajaran OPD lainnya dilingkup Pemerintah Kota Bonatng
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bersinergi dan berkomitmen dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ayat 1,2 dan 3 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disebutkan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan ini penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Kepala BPK.
LHP ini diharapkan menjadi acuan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, serta mendorong perbaikan berkelanjutan..
Usai menerima dokumen LHP, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyampaikan terima kasih atas bimbingan jajaran BPK serta kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bontang yang telah mendukung proses audit.
Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kita harus terus berbenah menjadi bagian dari ikhtiar kita membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan profesional,” tuturnya. ***
