PPID SETDA, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang untuk periode 2025-2029.
Kegiatan strategis ini berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Senin pagi (19/5/2025) dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang.
Musrenbang RPJMD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, menandakan kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan masa depan Bontang.
Tampak hadir Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, serta sejumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan VI (Bontang, Kutai Timur, dan Berau), yakni Shemmy Permata Sari, Syarifatul Syadiyah, Agus Aras, Agusriasyah, Apansyah, Arfan, dan Husin Djufrie.
Turut hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Yusliando, dan Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Kehadiran perwakilan dari instansi vertikal, dunia usaha (perusahaan, BUMN, BUMD), kalangan akademisi dari Universitas Mulawarman, STITEK, dan STTIB, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda turut memperkaya diskusi.
Dalam arahannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menekankan bahwa RPJMD Kota Bontang 2025-2029 dirancang berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi panduan utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana strategis setiap perangkat daerah. “RPJMD ini diharapkan mampu menjawab berbagai isu prioritas pembangunan di Kota Bontang untuk lima tahun mendatang,” jelas Wali Kota.
Lebih lanjut, Neni Moerniaeni memaparkan bahwa penyusunan RPJMD ini mengintegrasikan empat pendekatan perencanaan: teknokratik, partisipatif, politik, serta kombinasi dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).
“Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang terencana dengan baik dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. RPJMD ini kami harapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Bontang dan menjadi agenda utama yang akan dituntaskan pada periode 2025-2029,” tegasnya.
Wali Kota Neni Moerniaeni kemudian merincikan beberapa isu krusial beserta solusi prioritas yang termuat dalam rancangan RPJMD, antara lain:
- Infrastruktur: Fokus utama adalah penanganan banjir yang sering melanda beberapa area. Solusi yang disiapkan meliputi pembangunan polder, kolam retensi (depresi), perbaikan sistem drainase, dan penguatan tebing sungai. Direncanakan juga pembangunan jalan pintar untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan strategis.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Menghadapi angka pengangguran sekitar 7%, yang didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah, Pemkot akan menggulirkan program peningkatan kompetensi kerja. Program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan industri, dengan “Program Zero Pengangguran 2029” sebagai target ambisius yang diprioritaskan.
- Kesehatan: Isu stunting yang masih tinggi menjadi perhatian serius. “Program Zero Stunting” akan digalakkan, salah satunya melalui Operasi Timbang Serentak bagi seluruh balita di Bontang. Intervensi lain mencakup pemberian makanan tambahan bergizi, suplemen tablet tambah darah, edukasi pentingnya ASI eksklusif, serta rencana pembangunan rumah sakit tipe D, C, dan B. Tidak hanya itu, layanan pemeriksaan kesehatan keluarga secara proaktif (jemput bola) dan penguatan layanan kesehatan mental juga akan diluncurkan.
- Pendidikan: Dalam upaya pemerataan akses pendidikan, Pemkot akan menyediakan beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) gratis bagi mahasiswa asli Bontang dengan usia maksimal 25 tahun, serta bantuan seragam sekolah untuk siswa TK, SD, dan SMP. Sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pendidikan, akan ada program pengadaan tablet untuk siswa dan laptop untuk guru.
- Ekonomi: Mengingat ketergantungan pada sektor migas yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, pemerintah akan berfokus pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Sektor yang didorong meliputi perikanan, pertanian, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Ditargetkan pula munculnya 500 pelaku usaha baru setiap tahunnya.
- Lingkungan Hidup: Tantangan utama di bidang ini adalah pengelolaan sampah dan ketersediaan air baku. Solusi yang dirancang meliputi edukasi intensif mengenai pemilahan sampah mulai dari sumbernya, serta pembangunan infrastruktur air bersih seperti Off Take Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari eks Void Indominco dan SPAM Regional Marangkayu, lengkap dengan jaringan distribusi ke sambungan rumah warga.
Wali Kota juga menyoroti tantangan terkait keterbatasan lahan untuk pembangunan di Bontang, mengingat luas wilayah yang terbatas dan mayoritas lahan berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang sangat mengharapkan dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur, khususnya dalam fasilitasi perluasan layanan dan pengelolaan wilayah perbatasan,” lanjut Neni Moerniaeni.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Neni Moerniaeni mengajak semua elemen—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh perangkat daerah, masyarakat, sektor usaha, hingga akademisi—untuk bersinergi dan berkolaborasi. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami sangat terbuka dan mengharapkan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan Rancangan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029 ini. Semua ini demi mencapai Visi Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, serta sebagai Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutup Wali Kota.
Usai dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan momen penting penandatanganan Berita Acara Musrenbang RPJMD Kota Bontang untuk periode 2025-2029. Sesi diskusi kemudian digelar, dipandu oleh moderator dari Tim Akademis Universitas Mulawarman.
Dalam sesi ini, para peserta dapat menyampaikan tanggapan, saran, dan masukan baik secara langsung maupun melalui platform zoom meeting.
Sejumlah narasumber dan undangan turut memberikan kontribusi pemikiran, di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perwakilan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Anggota DPRD Kota Bontang, serta perwakilan tokoh masyarakat. ***
