PPID SETDA, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menghadiri pertemuan dan diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Sabtu (10/5/2025).
Kegiatan ini membahas pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, beserta jajaran pejabat Kementerian PPPA dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim.
Sebagai langkah konkret, Wali Kota Bontang mengusulkan beberapa strategi penanganan jangka panjang, yakni:
- Integrasi pendidikan keluarga dan pengasuhan dalam kurikulum usia dini,
- Pelaksanaan kelas manajemen emosi bagi anak dan remaja,
- Penguatan dan pengembangan lembaga pengasuhan anak (daycare) yang ramah anak dan keluarga.
Selain itu, ia juga memaparkan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu “Tengok Tetangga”, yang dilaksanakan oleh PPATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).
Program ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menekan prevalensi stunting melalui pendekatan komunitas dan gotong royong.
Menutup pernyataannya, Bunda Neni menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, tambahan dana tersebut sangat krusial untuk memperkuat daya dukung daerah dalam menjalankan program advokasi dan pendampingan korban kekerasan.
“Jika DAK dapat ditingkatkan, maka pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bontang hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lukman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Eddy Forestwanto, beserta jajaran. ***
