PPID SETDA, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, kemiskinan umum, serta stunting pada Rabu (9/4/2024) di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bontang.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Bontang, Agus Haris, dan dihadiri oleh Camat Bontang Barat, perwakilan dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya.
Agenda rapat difokuskan pada pemaparan strategi dan langkah konkret untuk menanggulangi permasalahan multidimensi tersebut di Kota Bontang.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna mempercepat penanganan isu-isu prioritas.
Ia juga menyoroti perlunya pelaporan data yang terverifikasi dan tervalidasi, khususnya terkait angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting, dengan menyandingkan data antar-OPD.
Penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dalam 100 hari kerja Pemerintah Kota Bontang. Wilayah-wilayah seperti Kelurahan Loktuan, Api-api, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah menjadi fokus utama intervensi dengan target pencapaian nol kasus.
Wakil Wali Kota juga meminta agar kelurahan bersama RT di wilayah masing-masing melakukan pendataan mandiri dengan mengacu pada empat kriteria fakir miskin berbasis kearifan lokal, yang nantinya akan ditambahkan sesuai kondisi riil masyarakat.
Ia menekankan pentingnya basis data yang akurat agar program-program pemerintah seperti “Tengok Tetangga”, pelatihan keterampilan di balai kerja, serta pemberian insentif kepada RT, kader Posyandu, dan guru swasta dapat tepat sasaran.
Baznas Kota Bontang juga turut berperan aktif melalui kerja sama dengan DSPM dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.
Menutup rapat, Agus Haris menegaskan perlunya komunikasi intensif antarperangkat daerah, khususnya dengan camat dan lurah, dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data serta pelaksanaan program-program berbasis komunitas.
“Saya ingin data yang kita miliki benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat Kota Bontang, dihimpun langsung oleh RT dan kelurahan agar program pemerintah, khususnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin, benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Bontang secara menyeluruh. ***
