PPID SETDA, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada Selasa (5/8/2025).
Peninjauan ini berlangsung di Jalan Letjen Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, tepatnya di lahan yang berlokasi di belakang Perumahan Korpri dan bersebelahan dengan area pembangunan Gudang Bulog.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Kehadiran lintas OPD ini menunjukkan keseriusan Pemkot Bontang dalam mempersiapkan proyek strategis tersebut.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program strategis nasional. Proses pematangan lahan direncanakan akan dimulai pada tahun ini, dengan target keseluruhan proyek rampung pada Agustus 2026 agar siap digunakan untuk tahun ajaran baru.
“Ini adalah arahan langsung dari Ibu Wali Kota agar pembangunan dapat segera dimulai dan diselaraskan dengan program yang sudah berjalan secara nasional,” ujar Wawali Agus Haris.
Rencananya, Sekolah Rakyat ini akan dibangun di atas lahan seluas 8 hektar sebagai sebuah kawasan pendidikan terpadu yang mencakup tiga jenjang: SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang modern, meliputi:
- Asrama siswa
- Ruang guru dan ruang pertemuan
- Sarana ibadah lintas agama
- Fasilitas kesehatan
- Kantin dan area komunal
- Sarana olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar internasional
- Sanggar seni dan lahan keterampilan (bercocok tanam, budidaya ikan, dan lainnya)
Proyek monumental ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 250 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.
Menurut Wawali, nilai tersebut setara dengan standar pembangunan Sekolah Rakyat di daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Berau, yang proyeknya telah berjalan lebih dulu.
Saat ini, proposal yang diajukan Pemkot Bontang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Peninjauan lapangan hari ini merupakan tindak lanjut untuk memastikan kesesuaian data dalam proposal dengan kondisi riil di lokasi.
“Proposal sudah kita ajukan. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian. Jika disetujui, kami siap memulai pematangan lahan,” pungkas Wawali.
Proses pematangan lahan itu sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan. Apabila rekomendasi dari kementerian diterima dalam waktu dekat, ada kemungkinan proyek ini dapat masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Meskipun demikian, Pemkot Bontang akan menunggu keputusan final dari pusat sebelum mengambil langkah penganggaran secara resmi.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Bontang diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, tetapi juga menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang inklusif dan terpadu untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul di Kota Bontang. ***
Penulis: Hasti Luciana/Prokompim
Fotografer: Hasan/Prokompim
Editor: M Zulfikar Akbar/Prokompim
